A. Pengertian Negara
Secara literal istilah negara
merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state (bahasa Inggris), staat
(bahasa Jerman dan Belanda) dan etat (bahasa Perancis). Kata staat ,state, etat
itu diambil dari kata bahasa latin status atau statum, yang berarti keadaan
yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan
tetap.
Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station. Istilah
ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama
dengan istilah status civitatis atau status republicne.
Secara terminologi negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu
kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah
tertentu dan mempunyai daerah yang berdaulat.
B. Teori Terbentuknya Negara
Terbentuknya suatu negara
terdapat beberapa teori, antara lain:
1. Terjadinya negara secara primer
Terjadinya negara secara primer membahas bagaimana asal mula terjadinya negara
di dunia. Menurut pandangan ini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia
selalu membutuhkan bantuan manusia yang lainnya. Atau dengan kata lain manusia
harus berhubungan dengan manusia lain demi kelangsungan hidupnya. Pada awalnya
hubungan itu dalam bentuk keluarga, lambat laun berkembang dalam bentuk
kelompok-kelompok lebih besar, dipimpin oleh salah seorang dari mereka yang
dianggap terkemuka. Terbentuknya kelompok-kelompok itu didasari oleh kesesuaian
dan kesamaan, misalnya nasib, budaya, dan lain-lain.
2. Teori perjanjian masyarakat
Teori perjanjian masyarakat
dipelopori oleh Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau, menurut Thomas,
rakyat di suatu wilayah tertentu sepakat untuk membentuk suatu wilayah negara
dan menyerahkan hak-hak mereka kepada negara yang baru dibentuk. Berbeda halnya
dengan John Locke yang mengemukakan tentang adanya pactum unionis selain pactum
subjectionsnya Hobbes, John mengatakan bahwa sebagian besar anggota suatu
masyarakat membentuk persatuan terlebih dahulu, kemudian mereka menyatakan diri
mereka menjadi warga negara dari negara tersebut. Sedangkan Rousseau menyatakan
bahwa orang-orang membuat suatu perjanjian untuk membentuk negara, tetapi
mereka tidak sepenuhnya memberikan hak-hak mereka kepada negara. Teri-teori
mereka ini disebut juga dengan istilah “mainstream liberalism” sebagai dari
hasil gaya berfikir renaissance yang menggunakan otonomi manusia.
3. Teori penaklukan
Menurut teori ini pihak-pihak
atau kelompok-kelompok bangsa tertentu yang kuat menaklukkan hak atau kelompok
yang lain pada akhirnya kelompok yang kuat mendirikan negara.
4. Teori organis
Menurut teori organis negara
lahir dan berkembang sebagai halnya dengan kelahiran mahluk hidup lainnya.
Negara akan memiliki organ-organ seperti halnya dengan tubuh manusia dan mahluk
lainnya.
C. Unsur-Unsur Negara
Unsur suatu negara dari bentuk lahirnya terdiri dari atas:
1. Daerah atau wilayah
2. Masyarakat
3. Penguasa tertinggi
Disamping ketiga unsur di atas, ada sarjana yang menambahkan satu lagi, yaitu
adanya pengakuan dari negara luar.
1. Wilayah
Wilayah negara juga merupakan
unsur konstitutif suatu negara, sebab tidak mungkin negara ada tanpa
batas-batas teritorial yang jelas. Wilayah suatu negara biasanya mencakup
daratan, perairan, dan udara diatas daratan dan perairan itu.
Sebagaimana diatur dalam konvensi hukum internasional bahwa:
a) Bagi negara tidak berpantai untuk mengadakan lalu lintas bebas melalui
daerahnya. Hal ini dimaksudkan dengan lalu lintas bebas dan tujuan damai dapat
menggunakan daerah berdaulat tanpa harus dipersulit untuk melaluinya.
b) Memberikan perlakuan yang sama sebagaimana halnya kapal-kapalnya sendiri
bagi kapal-kapal yang berbendera negara tidak berpantai. Bagi kapal-kapal asing
dari negara tidak berpantai agar diberikan fasilitas untuk lewat bagaimana
halnya kapal mereka sendiri (negara berpantai) yang berlayar di daerahnya
sendiri.
c) Demikian halnya seperti pada poin 2 bagi kapal-kapal dari negara tidak
berpantai dimaksud masuk ke pelabuhan laut dan pemakaian pelabuhannya.
Dengan 3 poin diatas sebagaimana persyaratan yang harus di berikan
persetujuannya oleh negara-negra pantai, dimaksudkan agar laut lepas itu dapat
dinikmati oleh negara-negara manapun bukan semata-mata milik negara yang
wilayahnya berbatasan dengan laut lepas saja.
Laut toritorial, meliputi segala perairan sekitar, diantara dan yang
menghubungkan pulau-pulau yang termasuk wilayah negara. Pengukuran mengenai batas
laut teritorial di ukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung
luar pada pulau-pulau wilayah negara (zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil).
Udara teritorial, ruangan udara di atas tanah dari laut berdasarkan traktat
Paris tahun 1919 bahwa: udara di atas teritorial negara adalah termasuk
teritorial negara yang bersangkutan.
2. Masyarakat
Setiap negara tidak mungkin
bisa ada tanpa warga atau rakyatnya. Unsur rakyat ini sangat penting dalam
sebuah negara, karena secara konkrit rakyatnyalah yang memiliki kepentingan
agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Selain itu, bagaimanapun juga
manusialah yang akan mengatur dan menentukan sebuah organisasi.
Rakyat dalam konteks ini diartikan sebagai sekelompok manusia yang dipersatukan
oleh suatu ras persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
Mungkin tidak dapat dibayangkan adanya suatu negara tanpa rakyat.
3. Penguasa tertinggi (pemerintah)
Pemerintah adalah alat
kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai
tujuan negara. Olh karenanya, pemerintah sering kali menjadi personifikasi
sebuah negara.
Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian
dan menyelaraskan kepentingan-kepeentingan yang bertentangan. Pemerintah yang
menetapkan, menyatakan dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung
dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah adalah badan yang
mengatur urusan sehari-hari yang menjalankan kepentingan-kepentingan bersama.
Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi
kesehatan bersama.
Negara kesatuan merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu
pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam
pelaksanaannya negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam.
a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pemerintahan yang
seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung di atur dan diurus oleh
pemerintah pusat, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni kepala daerah (sebagai
pemerintah daerah) di beri kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah
tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah.
2) Negara serikat
Negara serikat merupakan
bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat.
Negara-negara bagian tersebut pada awalnya merupakan negara yang merdeka,
berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat,
maka dengan sendirinya negara serikat , maka dengan sendirinya negara tersebut
melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat.
Kekuasaan asli dalam negara serikat merupakan tugas negara bagian. Karena ia
berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara negara serikat bertugas untuk
menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos.
Selain kedua bentuk negara tersebut (kesatuan dan federasi), di lihat dari sisi
jumlah orang yang memerintah dalam sebuah negara, maka bentuk negara terbagi ke
dalam 3 kelompok, yakni; monarkhi, oligarki dan demokrasi.
1) Monarkhi
Monarkhi merupakan kata yang berasal dari bahasa yunani “monas” yang berarti
tunggal” dan arkien” yang berarti memerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa negara
monarkhi adalah bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan di
perintah oleh satu orang.
2) Oligarki
Dengan asas oligarki pemimpin organisasi yang bernama negara itu di tangan satu
kelompok manusia dengan jumlah anggota yang biasanya sangat sedikit dan
eksklusif
3) Demokrasi
Jika dalam negara itu dipergunakan asas demokrasi maka pemimpin dipegang
sendiri oleh rakyat (demos).
Contoh Kasus Korupsi
Dari keterangan saksi, ternyata penyelundupan BBM ke luar negeri yang dilakukan
Abob dengan kapal PT Lautan Terang miliknya tidak dibenarkan, dan di luar
perjanjian serta kesepakatan yang dibuatnya bersama PT Pertamina.
Hal tersebut dikatakan oleh Lutfi Rahman Abdullah, yang dihadirkan Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Juli Isnur dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Luffi adalah
Sales Eksekutif Pertamina Region I Medan, menerangkan kalau dirinya berwenang
terkait penjualan BBM.
"Minyak yang sudah dibeli PT Lautan Terang itu sudah menjadi hak pembeli
untuk menyalurkannya. Bisa dikonsumsi sendiri atau dijual kembali," ujar Luffi
di hadapan majelis hakim yang diketuai Achmad Setyo Pudjoharsoyo.
Namun, dalam kesepakatan yang dibuat antara PT Pertamina dengan PT Lautan
Terang sendiri, dinyatakan penjualan hanya di wilayah Sumatera bagian utara.
Sedangkan yang dilakukan Abob menjualnya hingga Singapura.
"Kalau ingin menjual keluar negeri, harus membuat usulan ke pusat. Yang
isinya usulan terkait perluasan wilayah penjualan. Namun tetap di wilayah
Indonesia," kata dia.
Dari penjualan BBM subsidi ke Singapura tersebut, terdapat selisih harga
penjualan di dalam dan luar negeri. Berdasarkan harga minyak dunia, saat ini
terdapat selisih harga sekitar Rp 4-5 ribu. "Kalau saat itu, kira-kira Rp
2 ribu (perliter BBM)," jelasnya.
Sejak PT Lautan Terang menjadi agen resmi pembelian BBM Subsidi, Lutffi
mengatakan PT Lautan Terang tidak mencapai target penjulan.
"Sepengetahuan saya ada komitmen terkait target penjualan. Sejak menjadi
agen resmi pada 2010-2012. Penjualan PT Lautan Terang tidak memenuhi
target,"
Selain Luffi, JPU juga menghadirkan tiga saksi lainnya dari Pertamina, yakni
Marketing Pertamina Region I Medan, Muji Pangestu, Direktorat Keuangan
Pertamina Pusat, Sari Budiarto, dan Khalid Gusniah dari Kemitraan dan Bina
Lingkungan Pertamina Region I Medan.
Untuk diketahui, dalam sidang ini terdapat lima orang menjadi terdakwa, yakni
Achmad Machbub alias Abob yang menjadi big bos dalam TPPU hasil penyelundupan
BBM bersama adik kandungnya Niwen Khairiyah (PNS di Pemkot Batam, Kepri), Dunun
alias Aguan alias Anun, Arifin Ahmad dan Yusri.
Perkara ini terungkap setelah rekening Niwen menyimpan uang triliunan rupiah.
Dengan nominal besar, dan latar belakang pekerjaannya, PPATK mencurigainya
hingga akhirnya terungkap kasus penyelundupan BBM tersebut.
Contoh Kasus Polri dan KPK
Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state (bahasa Inggris), staat (bahasa Jerman dan Belanda) dan etat (bahasa Perancis). Kata staat ,state, etat itu diambil dari kata bahasa latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.
Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station. Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah status civitatis atau status republicne.
Secara terminologi negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai daerah yang berdaulat.
B. Teori Terbentuknya Negara
Terbentuknya suatu negara terdapat beberapa teori, antara lain:
1. Terjadinya negara secara primer
Terjadinya negara secara primer membahas bagaimana asal mula terjadinya negara di dunia. Menurut pandangan ini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu membutuhkan bantuan manusia yang lainnya. Atau dengan kata lain manusia harus berhubungan dengan manusia lain demi kelangsungan hidupnya. Pada awalnya hubungan itu dalam bentuk keluarga, lambat laun berkembang dalam bentuk kelompok-kelompok lebih besar, dipimpin oleh salah seorang dari mereka yang dianggap terkemuka. Terbentuknya kelompok-kelompok itu didasari oleh kesesuaian dan kesamaan, misalnya nasib, budaya, dan lain-lain.
2. Teori perjanjian masyarakat
Teori perjanjian masyarakat dipelopori oleh Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau, menurut Thomas, rakyat di suatu wilayah tertentu sepakat untuk membentuk suatu wilayah negara dan menyerahkan hak-hak mereka kepada negara yang baru dibentuk. Berbeda halnya dengan John Locke yang mengemukakan tentang adanya pactum unionis selain pactum subjectionsnya Hobbes, John mengatakan bahwa sebagian besar anggota suatu masyarakat membentuk persatuan terlebih dahulu, kemudian mereka menyatakan diri mereka menjadi warga negara dari negara tersebut. Sedangkan Rousseau menyatakan bahwa orang-orang membuat suatu perjanjian untuk membentuk negara, tetapi mereka tidak sepenuhnya memberikan hak-hak mereka kepada negara. Teri-teori mereka ini disebut juga dengan istilah “mainstream liberalism” sebagai dari hasil gaya berfikir renaissance yang menggunakan otonomi manusia.
3. Teori penaklukan
Menurut teori ini pihak-pihak atau kelompok-kelompok bangsa tertentu yang kuat menaklukkan hak atau kelompok yang lain pada akhirnya kelompok yang kuat mendirikan negara.
4. Teori organis
Menurut teori organis negara lahir dan berkembang sebagai halnya dengan kelahiran mahluk hidup lainnya. Negara akan memiliki organ-organ seperti halnya dengan tubuh manusia dan mahluk lainnya.
C. Unsur-Unsur Negara
Unsur suatu negara dari bentuk lahirnya terdiri dari atas:
1. Daerah atau wilayah
2. Masyarakat
3. Penguasa tertinggi
Disamping ketiga unsur di atas, ada sarjana yang menambahkan satu lagi, yaitu adanya pengakuan dari negara luar.
1. Wilayah
Wilayah negara juga merupakan unsur konstitutif suatu negara, sebab tidak mungkin negara ada tanpa batas-batas teritorial yang jelas. Wilayah suatu negara biasanya mencakup daratan, perairan, dan udara diatas daratan dan perairan itu.
Sebagaimana diatur dalam konvensi hukum internasional bahwa:
a) Bagi negara tidak berpantai untuk mengadakan lalu lintas bebas melalui daerahnya. Hal ini dimaksudkan dengan lalu lintas bebas dan tujuan damai dapat menggunakan daerah berdaulat tanpa harus dipersulit untuk melaluinya.
b) Memberikan perlakuan yang sama sebagaimana halnya kapal-kapalnya sendiri bagi kapal-kapal yang berbendera negara tidak berpantai. Bagi kapal-kapal asing dari negara tidak berpantai agar diberikan fasilitas untuk lewat bagaimana halnya kapal mereka sendiri (negara berpantai) yang berlayar di daerahnya sendiri.
c) Demikian halnya seperti pada poin 2 bagi kapal-kapal dari negara tidak berpantai dimaksud masuk ke pelabuhan laut dan pemakaian pelabuhannya.
Dengan 3 poin diatas sebagaimana persyaratan yang harus di berikan persetujuannya oleh negara-negra pantai, dimaksudkan agar laut lepas itu dapat dinikmati oleh negara-negara manapun bukan semata-mata milik negara yang wilayahnya berbatasan dengan laut lepas saja.
Laut toritorial, meliputi segala perairan sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk wilayah negara. Pengukuran mengenai batas laut teritorial di ukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung luar pada pulau-pulau wilayah negara (zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil).
Udara teritorial, ruangan udara di atas tanah dari laut berdasarkan traktat Paris tahun 1919 bahwa: udara di atas teritorial negara adalah termasuk teritorial negara yang bersangkutan.
2. Masyarakat
Setiap negara tidak mungkin bisa ada tanpa warga atau rakyatnya. Unsur rakyat ini sangat penting dalam sebuah negara, karena secara konkrit rakyatnyalah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Selain itu, bagaimanapun juga manusialah yang akan mengatur dan menentukan sebuah organisasi.
Rakyat dalam konteks ini diartikan sebagai sekelompok manusia yang dipersatukan oleh suatu ras persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Mungkin tidak dapat dibayangkan adanya suatu negara tanpa rakyat.
3. Penguasa tertinggi (pemerintah)
Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Olh karenanya, pemerintah sering kali menjadi personifikasi sebuah negara.
Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepeentingan yang bertentangan. Pemerintah yang menetapkan, menyatakan dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari yang menjalankan kepentingan-kepentingan bersama. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesehatan bersama.
Negara kesatuan merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam.
a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pemerintahan yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung di atur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni kepala daerah (sebagai pemerintah daerah) di beri kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah.
2) Negara serikat
Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Negara-negara bagian tersebut pada awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, maka dengan sendirinya negara serikat , maka dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat.
Kekuasaan asli dalam negara serikat merupakan tugas negara bagian. Karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara negara serikat bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos.
Selain kedua bentuk negara tersebut (kesatuan dan federasi), di lihat dari sisi jumlah orang yang memerintah dalam sebuah negara, maka bentuk negara terbagi ke dalam 3 kelompok, yakni; monarkhi, oligarki dan demokrasi.
1) Monarkhi
Monarkhi merupakan kata yang berasal dari bahasa yunani “monas” yang berarti tunggal” dan arkien” yang berarti memerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa negara monarkhi adalah bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan di perintah oleh satu orang.
2) Oligarki
Dengan asas oligarki pemimpin organisasi yang bernama negara itu di tangan satu kelompok manusia dengan jumlah anggota yang biasanya sangat sedikit dan eksklusif
3) Demokrasi
Jika dalam negara itu dipergunakan asas demokrasi maka pemimpin dipegang sendiri oleh rakyat (demos).
Dari keterangan saksi, ternyata penyelundupan BBM ke luar negeri yang dilakukan Abob dengan kapal PT Lautan Terang miliknya tidak dibenarkan, dan di luar perjanjian serta kesepakatan yang dibuatnya bersama PT Pertamina.
Hal tersebut dikatakan oleh Lutfi Rahman Abdullah, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Juli Isnur dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Luffi adalah Sales Eksekutif Pertamina Region I Medan, menerangkan kalau dirinya berwenang terkait penjualan BBM.
"Minyak yang sudah dibeli PT Lautan Terang itu sudah menjadi hak pembeli untuk menyalurkannya. Bisa dikonsumsi sendiri atau dijual kembali," ujar Luffi di hadapan majelis hakim yang diketuai Achmad Setyo Pudjoharsoyo.
Namun, dalam kesepakatan yang dibuat antara PT Pertamina dengan PT Lautan Terang sendiri, dinyatakan penjualan hanya di wilayah Sumatera bagian utara. Sedangkan yang dilakukan Abob menjualnya hingga Singapura.
"Kalau ingin menjual keluar negeri, harus membuat usulan ke pusat. Yang isinya usulan terkait perluasan wilayah penjualan. Namun tetap di wilayah Indonesia," kata dia.
Dari penjualan BBM subsidi ke Singapura tersebut, terdapat selisih harga penjualan di dalam dan luar negeri. Berdasarkan harga minyak dunia, saat ini terdapat selisih harga sekitar Rp 4-5 ribu. "Kalau saat itu, kira-kira Rp 2 ribu (perliter BBM)," jelasnya.
Sejak PT Lautan Terang menjadi agen resmi pembelian BBM Subsidi, Lutffi mengatakan PT Lautan Terang tidak mencapai target penjulan.
"Sepengetahuan saya ada komitmen terkait target penjualan. Sejak menjadi agen resmi pada 2010-2012. Penjualan PT Lautan Terang tidak memenuhi target,"
Selain Luffi, JPU juga menghadirkan tiga saksi lainnya dari Pertamina, yakni Marketing Pertamina Region I Medan, Muji Pangestu, Direktorat Keuangan Pertamina Pusat, Sari Budiarto, dan Khalid Gusniah dari Kemitraan dan Bina Lingkungan Pertamina Region I Medan.
Untuk diketahui, dalam sidang ini terdapat lima orang menjadi terdakwa, yakni Achmad Machbub alias Abob yang menjadi big bos dalam TPPU hasil penyelundupan BBM bersama adik kandungnya Niwen Khairiyah (PNS di Pemkot Batam, Kepri), Dunun alias Aguan alias Anun, Arifin Ahmad dan Yusri.
Perkara ini terungkap setelah rekening Niwen menyimpan uang triliunan rupiah. Dengan nominal besar, dan latar belakang pekerjaannya, PPATK mencurigainya hingga akhirnya terungkap kasus penyelundupan BBM tersebut.
